Menu Click to open Menus
Home » Artikel » Pro-Kontra Dana Aspirasi Rp 11,2 Triliun

Pro-Kontra Dana Aspirasi Rp 11,2 Triliun

(101 Views) Desember 1, 2015 3:07 am | Published by | No comment

11. Training HukumDPR sedang berupaya meloloskan anggaran dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota atau total Rp 11,2 triliun untuk 560 anggota dalam RAPBN 2016 yang akan datang.

Badan Anggaran akan membahasnya dengan pemerintah, sedangkan Badan Legislatif akan menyiapkan aturannya.

Reaksi keras datang dari berbagai kalangan termasuk internal DPR. Bahkan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi jika dana itu sampai disahkan.

Meski mendapat tentangan keras, pimpinan DPR bergeming. Mereka melontarkan berbagai argumen sebagai pembenaran bahwa dana aspirasi merupakan hak anggota dewan.

 

Pembenaran Pimpinan-pimpinan DPR

 

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berkilah dana aspirasi tersebut adalah upaya pemerataan pembangunan dan sesuai dengan amanat UU MD3.

“Dana aspirasi ini kan amanat Undang-Undang MD3. Ini adalah suatu terobosan kami dalam metode penyaluran dana ke daerah, sekarang ini dana pembangunan masih banyak berada di pusat,” kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6).

Selain itu, kata dia, dengan dana aspirasi ini mampu memotong jalur birokrasi yang panjang dalam pencairan anggaran daerah. Dia juga yakin tak akan ada penyelewengan dana. Sebab, dana tersebut dipegang oleh eksekutif.

“Lewat cara ini kan bisa memotong jalur birokrasi yang panjang. Bisa jadi jalan pintas interaksi juga antara pemilih dan wakilnya. Uangnya dipegang eksekutif dan bukan kami yang pegang. Kami hanya membantu perencanaan,” tegasnya.

Fahri juga mengklaim masyarakat akan menyambut positif dengan adanya dana aspirasi ini. “Saya kira masyarakat akan menyambut positif karena mereka bisa menyalurkan aspirasinya, keluhannya, dan bisa membangun daerahnya,” tukasnya.

Saat ditanya perihal Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang telah secara tegas menolak dana aspirasi ini, ia pun menyebut bahwa JK tak mengetahui dana ini. Menurut dia, dana tersebut memang sudah ada sebelum JK menjabat sebagai wakil presiden.

“Pak JK itu enggak tahu karena ini memang sudah ada. Metodenya saja yang kita balik,” ucapnya.

 

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan mengatakan, jumlah tersebut masih relatif dan dapat berubah.

“Itu masih relatif, masih sebatas memenuhi aspek pemerataan. Bisa saja Rp 20 M tidak cukup. Yang terpencil butuh bendungan. Ini anggota punya hak bisa ajukan bendungan karena sangat penting,” kata Taufik di Gedung DPR RI, Rabu (10/6).

Taufik menambahkan, dana aspirasi ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang MD3 melalui rapat konsultasi antara Badan Anggaran dan Menteri Keuangan. Menurut Taufik, dalam pelaksanaan UU MD3 ada klausul, pengambilan sumpah anggota untuk memperhatikan pembangunan dapilnya.

“Di UU tidak diatur besaran tapi perkembangan dari pembahasan. Eksak harus ada besaran dan itu relatif. Perlu ada alokasi sementara,” imbuh Wakil Ketua Umum PAN ini.

Lebih jauh, Taufik menerangkan, dana itu nantinya akan disalurkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mekanismenya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Proses penyaluran anggaran melalui APBN dan APBD. Mekanismenya lewat APBD. Kita tak menyentuh dana tersebut. Jika ada silpa akan dikembalikan,” tandasnya.

 

Di sisi lain, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Totok Daryanto menegaskan bahwa dana aspirasi anggota legislatif merupakan bagian dari UU MD3. Sehingga menurut dia, tidak ada yang salah jika DPR berencana memberikan dana aspirasi tiap reses.

“Kita hanya melaksanakan sesuai undang-undang,” kata Totok menanggapi banyaknya penolakan terkait dana aspirasi ini di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/6).

Politikus PAN ini menilai wajar jika ada penolakan dari berbagai pihak termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam hal dana aspirasi ini. Namun pihaknya tetap akan mengusulkan dana aspirasi ini menjadi UU di DPR.

“Pemerintah mau menolak atau enggak, itu haknya pemerintah,” kata Totok.

Sebelumnya, JK menolak keinginan DPR RI yang mengajukan tambahan dana aspirasi menjadi Rp 20 miliar per tahun untuk masing-masing anggota. Bagi JK tidak ada alasan bagi DPR untuk meminta tambahan. Sebab, seluruh pos anggaran dalam APBN merupakan hasil persetujuan antara DPR dan pemerintah.
Penolakan Dana Aspirasi Rp 11,2 triliun

 

Anggota Komisi II Budiman Sudjatmiko menyebut wacana setiap anggota DPR diberikan alokasi dana Rp 20 miliar sebagai dana aspirasi yang digunakan untuk pembangunan daerah pemilihan sudah terlampau jauh. Apalagi, kata dia, di tengah citra dewan yang sedang tercoreng di mata publik. Budiman dengan tegas menolak dana aspirasi tersebut. Setidaknya, dia memiliki empat alasan bahwa dana tersebut tak masuk akal.

“Pertama, anggaran Rp 20 miliar sebagai dana aspirasi yang dialokasikan melalui anggota DPR dan ditujukan untuk pembangunan daerah pemilihan sesungguhnya tidak memiliki alasan yang kuat, sebab fungsi DPR yakni legislasi, pengawasan dan anggaran tidak perlu menjangkau sejauh itu,” kata Budiman dalam keterangannya, Kamis (11/6).

Ia menambahkan, “Di mana anggota DPR menjadi semacam saluran anggaran di daerah pemilihan, sementara di sisi lain penggunaan anggaran yang selama ini ada (tunjangan reses dan sebagainya) belum dapat dimaksimalkan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.”

Kedua, jika kelak kemudian dana aspirasi itu direalisasikan, maka kerja-kerja anggota DPR kemudian akan diukur dari bagaimana dana aspirasi itu disalurkan. Seorang anggota DPR hanya akan fokus bagaimana dana aspirasi ini tersalurkan, tentu akan ada faktor-faktor subjektif di dalamnya yakni menyangkut basis pemilihan dan sebagainya.

Sementara, sejatinya ketika sudah menjadi anggota DPR semestinya anggota yang bersangkutan sudah terlepas dari sekat-sekat subjektif tersebut dan bekerja untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

“Ketiga, saya masih percaya bahwa masih banyak anggota DPR yang memiliki kesungguhan untuk bekerja tanpa harus dibekali dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20 miliar yang dengan sedaya mampu bekerja untuk memproduksi UU yang baik untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Terakhir, politikus PDIP ini menilai dengan alokasi Rp 20 miliar maka anggota DPR terkesan mengambil kerja-kerja eksekutif. Jika kemudian alasannya adalah untuk kepentingan daerah pemilihan, maka di daerah pemilihan sudah terdapat pemerintah daerah yang bekerja untuk pembentukan daerah masing-masing, belum lagi dikarenakan daerah pemilihan yang beragam ada yang dua Kabupaten/Kota. Bahkan ada yang sampai belasan Kabupaten/Kota dengan beragam persoalan dan kesulitan sendiri-sendiri.

 

Dana Aspirasi Buka Bahaya Laten Korupsi

 

Gubernur Jawa Tengah yang juga politikus PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menilai dana aspirasi Rp 20 miliar untuk masing-masing anggota DPR akan membuka bahaya laten tindak pidana gratifikasi dan Korupsi akan muncul. Sebab, tidak ada pengawasan penggunaan dana tersebut.

“Kalau itu ditentukan dengan saya minta dana aspirasi sekian, sudah bagi sendiri. Ayo siapa yang mau minta kambing? Siapa yang mau minta sapi? Siapa yang minta irigasi? Maka itulah yang membuka potensi adanya bahaya laten gratifikasi dan korupsi. Itu yang berbahaya,” tegas Ganjar kepada merdeka.com Jumat (12/6) di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Ganjar menjelaskan, mekanisme penggunaan dana aspirasi oleh DPR bisa dilakukan dalam bentuk aspirasi. Usulan di masing-masing daerah pemilihan anggota DPR dicatat, kemudian disalurkan ke pemerintah lewat usulan.

“Sebenarnya aspirasi tidak dibagi dalam bentuk seberapa besarnya pada setiap orang. Sebenarnya setiap mereka pada setiap kunjungan reses di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing dicatat. Bukan minta berapa nilainya tapi seberapa besar yang bisa disalurkan dalam sebuah program,” ungkap Ganjar.

Dalam persoalan dana aspirasi, Ganjar memaparkan jika tugas DPR adalah mengusulkan. Kemudian pemerintah yang mengalokasikan dana dan menyalurkan dana aspirasi tersebut.

“Misalnya, ini ada peternak yang butuh sekian sapi. Maka bicaranya kebutuhan sapi. Lalu dipastikan kemudian pemerintah mengalokasikan, kemudian diberikan sapinya pada mereka. Itu kalau memungkinkan. Ada 650 anggota DPR, itu kan sama dengan DPR Provinsi,” ujarnya.

Untuk itu, Ganjar yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jateng meminta kepada DPRD Jateng untuk mengusulkan program pembangunan. Bukan dengan cuma-cuma memberikan dana aspirasi langsung kepada DPRD Jateng.

“Maka provinsi saya minta tolong semua mengusulkan. Tapi bukan kamu tak kasih sekian silakan digunakan sendiri. Ndak. Saya punya usulan sekian banyak, kira-kira bisa terakomodasi berapa? Umpama saya mengatakan DPRD Provinsi Jateng ini ada anggaran kurang lebih 300 miliar umpama. Silakan kemudian kita hitung ulang,” ungkapnya.

Hal ini agar pada pelaksanaannya, masyarakat yang butuh dana aspirasi bisa masuk tidak hanya melalui pintu DPR saja. Melainkan juga bisa melalui pintu di pemerintahan.

“Dari seluruh anggota yang diusulkan di dapilnya masing-masing maka dengan anggaran kurang lebih 300 miliar anda bisa mengalokasikan. Silakan dikomunikasikan selebihnya tidak harus dengan anggaran sebesar itu dibagikan anggaran top down. Tapi bisa diberikan pemerintah menyampaikan secara langsung. Jadi masyarakat bisa masuk lewat pintu dewan bisa masuk lewat pintu kita (pemerintah). Saya membayangkan kalau demikian caranya, eksekutif nanti tetap yang mengeksekusi dewan yang mengusulkan,” tandasnya.

Sesuai pengalamannya di DPR selama dua periode, Ganjar memastikan jika DPR menentukan dana aspirasinya sendiri tanpa melibatkan pemerintah, akan muncul istilah anggota DPR yang minta jatah. Kemudian jika dana aspirasi diberikan ke anggota DPR akan terjadi fungsi pengguna anggaran yang bukan merupakan tugas DPR.

“Bahayanya yang sekarang sering terjadi adalah mereka minta jatah. Ketika jatah yang ditentukan penggunaannya dia yang menentukan. Maka kalau dia yang menentukan dia akan menjadi penguasa anggaran nanti. Ndak boleh kan. Problematika yang seperti ini yang sering muncul. Kan ini belajar, pemerintah belajar. Apalagi saya pernah di sana (jadi anggota DPR),” tegasnya.

Ganjar memastikan jika dana Rp 20 miliar untuk DPR disetujui maka akan muncul persoalan yang rumit. Di antaranya akan muncul program atau pembangunan yang fiktif salah satunya. Yang menjadi korbannya, pihak pemerintah yang pertama diperiksa oleh kejaksaan.

“Problemnya nanti rumit. Kalau dia (DPR) yang menentukan programnya sendiri, besaranya sendiri, lokasinya sendiri siapa yang bisa menjamin bahwa itu nanti tidak fiktif? Jawa Tengah sekarang lagi berproses banyak sekali di Kejaksaan tho? Kita nggak enak hati. Ada yang katanya fiktif. Kemudian orang diperiksa mereka terima atau tidak? Pemerintah akan kena pertama. Kecuali dari jumlah yang diusulkan itu semua pintunya lewat pemerintah. Serta diverifikasi semua lewat pemerintah,” paparnya.

Sehingga, untuk politik anggaran di Jawa Tengah, Ganjar meminta anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah untuk terlibat dalam penyusunan anggaran melalui Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang). Terutama terlibat dalam proses awal penyusunan hingga tahap pembahasan.

“Maka kalau Jawa Tengah saya usulkan ayo semua ikut masuk Musrenbang. Maka goverment planing book sebetulnya adalah sistem e-budgeting. Sehingga jika dimasukan semua kita (Jateng) dimasukan ada Rp 23 triliun. Lalu berapa yang bisa kita berikan bantuan ke masyarakat, ternyata hanya kurang lebih Rp 6 triliun yah. Maka kita harus memotong. Yang dipotong yang mana? Mari kita diskusi. Itulah itulah saat pembahasan,” akunya.

Yang pasti, rambu-rambu yang harus dipegang oleh anggota DPR terkait penggunaan dana aspirasi adalah memperjuangkan konstituennya atau kebutuhan Dapilnya.

“Kalau saya sebagai anggota dewan kebutuhan saya adalah memelihara konstituante. Memelihara konstituen itu hanya satu, bapak ibu pemerintah di tempat saya ada persoalan ini, ini dan ini. Tolong diakomodasikan, silakan anda berikan. Saya akan nungguin dan ngawasin,” bebernya.

Soal fungsi kontrol dan pengawasan, masing-masing anggota DPR RI mempunyai fungsi pengawasan atau fungsi kontrol. Jika tidak demikian Ganjar memastikan dana aspirasi DPR RI akan bermasalah.

“Kalau soal penyaluran sudah tepat sasaran dan lain sebagainya, DPR itu punya fungsi pengawasan. Maka sebetulnya, pemerintah, kamu sudah laksanakan belum di titik itu belum? Sudah dilaksanakan belum? Maka kalau dari pengalaman semua itu mau mengelektronikan oh, ngeceknya gampang. Tapi kalau tidak, saya pastikan pasti bermasalah mas. Saya pastikan,” ucapnya.

Ganjar menambahkan, satuan tiga tidak perlu dibahas lagi. DPR tidak usah terlibat dalam eksekusi anggaran. Hanya terlibat dalam proses pemberian kebijakan saat menyusun anggaran. Supaya tidak banyak masalah kolusi, korupsi dan gratifikasi muncul.

“Maka sebenarnya hati-hati betul. Kalau DPR mau mencontoh DPRD hati-hati lho DPRD sudah banyak masalah. Ingat satuan tiga tidak perlu lagi dibahas. Maka pada saat itu hanya memberikan policy (kebijakan) saja. Saya butuh kesehatan, saya butuh irigasi, saya butuh pendidikan di tingkat usulan saja. Kalau tidak DPR tinggal ngenteli (mengkritik) pemerintah. Tapi jangan terlibat dalam persoalan-persoalan eksekusi,” pungkasnya.

 

Jika Disahkan, Fitra akan Gugat ke MK

 

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menolak adanya wacana pengajuan dana aspirasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 sebesar Rp 20 miliar per anggota atau Rp 11,20 triliun untuk 560 anggota.

Manajer Advokasi Seknas Fitra Apung Widadi menilai DPR tidak berhak mengelola dan mengimplementasikan anggaran negara untuk dapil, dan legislatif tidak berhak mengelola anggaran. Dana Dapil ini juga tumpang tindih dengan sistem hubungan keuangan pusat dan daerah.

“Kontraproduktif dengan UU Keuangan Negara di mana alokasi APBN ke Daerah sudah dalam jalur Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum dan Dana Desa,” kata Apung melalui siaran pers di Selasa, Selasa (9/6).

Bukan hanya itu, dana ini juga sebagai bentuk pemborosan APBN. Dalam APBNP 2015 saja, anggaran untuk dapil ini terkesan tumpah tindih, karena setiap bulan sudah melekat dalam tunjangan DPR untuk kepentingan masyarakat sebesar Rp 40 juta per anggota dewan.

Total menjadi Rp 2,24 juta seluruh anggota DPR/bulan. Yang terdiri dari Uang Pulsa Anggota DPR, Rp 14 juta perbulan, uang Tunjangan Menyerap Aspirasi masyarakat Rp 8,5 juta, Uang Tunjangan Peningkatan Legislasi, Anggaran dan Pengawasan Rp 15 juta, dan Uang Pengawasan dan Anggaran (Dobel anggaran) Rp 2,5 juta. Hingga disinyalir total anggota DPR mendapatkan Rp 150 miliar dalam sekali reses.

“Untuk itu kami dengan tegas menolak dana aspirasi masuk dalam RAPBN 2016. Dan kami akan melakukan upaya hukum, menggugat dana aspirasi ke Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan UU Keuangan Negara No 17 Tahun 2003 dan UU MD3,” pungkas Apung. (IRIB Indonesia/Merdeka/RA)

Foto Profil dari admin This post was written by Ulasan Seputar Hukum Bisnis Indonesia.
About

Ulasan Seputar Hukum Bisnis Indonesia.

Tags:
Categorised in:

Show notes

  • on a map
  • as thread
  • by knowledge type
  • by person
  • by date

Leave a Reply