Menu Click to open Menus
Home » Artikel » Perceraian & Persoalan Harta Bersama

Perceraian & Persoalan Harta Bersama

(132 Views) November 27, 2015 5:38 pm | Published by | No comment

cerai

 

Seseorang dapat mengajukan cerai pada pasangannya, baik itu dilakukan oleh istrinya maupun suaminya, apabila memenuhi unsur :

  • Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk dan penjudi.
  • Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun tanpa ijin pihak lain.
  • Salah satu pihak melakukan kekejaman/penganiayaan berat.
  • Salah satu pihak mendapat cacat badan/penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
  • Terjadi perkawinan tidak harmonis.

Harta Bersama (Gono-Gini)

  • Yang dimaksud dengan harta bersama ialah harta benda yang dihasilkan atau diperoleh oleh suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan yang syah (Psl 35 ayat 1, UU No 1/1974).
  • Sekarang timbul pertanyaan bagaimana kalau yang bekerja dan menghasilkan itu suami saja, sedangkan istrinya hanya di rumah sebagai ibu rumah tangga ? atau sebaliknya, istri yang bekerja sedang suami tidak bekerja/menganggur ? Jawabannya, merujuk Yuris No. 44/167/Sip/TSM, bahwa semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan termasuk dalam Gono-Gini, meskipun hasil kegiatan suami sendiri.

Menjual Harta Bersama

Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sering terjadi transaksi jual beli. Mengenai jual beli harta bersama itu, suami dan istri harus sepakat menyetujui bahwa barang tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apabila suami menjual tanpa persetujuan istri, jual beli itu tidak syah secara hukum.

  • Psl 92 KHI : Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.
  • Psl 36 ayat (1) UU No.1/1974 : Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Istri Lari

Sering dalam keluara itu terjadi perselisihan yang mengakibatkan suami istri pisah ranjang atau istri pulang ke rumah orangtuanya, dan hal ini adalah tidak mengurangi hak bagian dari harta bersama (Yuris 51/K/Sip/1956).

Utang

Utang pihak ketiga untuk memenuhi dan ada kaitannya dengan kebutuhan keluarga, dibebankan pada harta bersama. Artinya apabila wanpretasi terhadap utang (tidak membayar), maka harta bersama dapat disita dan dilelang melalui proses hukum untuk memenuhi pembayaran hutang pada pihak ketiga.

Foto Profil dari admin This post was written by Ulasan Seputar Hukum Bisnis Indonesia.
About

Ulasan Seputar Hukum Bisnis Indonesia.

Tags:
Categorised in:

Show notes

  • on a map
  • as thread
  • by knowledge type
  • by person
  • by date

Leave a Reply