Menu Click to open Menus
Home » Artikel » Memacu Kemandirian Gerakan Koperasi

Memacu Kemandirian Gerakan Koperasi

(140 Views) Desember 17, 2015 4:14 am | Published by | No comment

Oleh : Muhari, SH
koperasi

Dewasa ini, koperasi adalah memiliki peran penting dalam menopang perekonomian nasional. Sehubungan dengan hal itu, maka penulis ingin mengkaji kembali tentang wacana dan/atau pemikiran konstruktif terhadap model peningkatan kemandirian koperasi untuk ke depannya, karena seperti kita ketahui bahwa untuk merealisasikan tekad dan komitmen tersebut adalah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi bukan berarti kesepakatan seperti yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian kita bisa dengan mudah abaikan dan dilecehkan begitu saja.

Terkait dengan hal ini, tidak ada salahnya jika pemerintah harus lebih peduli untuk mengangkat ekonomi kerakyatan dan akses untuk lebih memacu kemandirian gerakan koperasi. Bahkan, implementasi era otda juga seharusnya bisa lebih memacu profesionalisme dan kiprah koperasi secara sistematis-berkelanjutan. Pemahaman tentang keberpihakan itu bukanlah mengacu pada pemberiaan kesempatan yang seluas-luasnya kepada ekonomi kerakyatan saja dan mengabaikan yang lain, yaitu koperasi, BUMN dan swasta (termasuk konglomerat), tetapi justru lebih terfokus pada bagaimana menciptakan sinergi bagi kesempatan tumbuh-kembang yang seirama diantara ketiga pelaku ekonomi itu.

Jadi, mengacu hal itu, kebangkitan ekonomi kerakyatan dan kemandirian pergerakan koperasi merupakan nilai refleksi kegagalan pemerintah dalam memberi peluang yang berlebihan kepada kelompok ekonomi besar yang kemudian diidentikkan dengan model kapitalisme-liberal (faktor konglomerasi). Sebagai bagian dari ideologi era ekonomi global, maka model kapitalisme-liberal yang memungkinkan (dan sekaligus) mengharuskan satu kaki berpijak di luar negara sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi global.

Oleh karena itu, sangat beralasan kalau kegoncangan global (yang mengarah ke resesi) memicu rapuhnya pondasi perekonomian di hampir semua negara, termasuk Indonesia sebagai bagian dari kapitalisme-liberal. Kesalahan dalam formasi ini mengharuskan kita mengkaji berbagai faktor yang menjadi penyebabnya. Orientasi terhadap kajian ini tidak lain adalah strategi untuk memperkuat fundamental internal. Pemerintah seharusnya menyadari urgensi kemandirian koperasi, terutama dikaitkan dengan filosofis ekonomi kerakyatan.

Pemerintah harus melihat kasus ini secara mendetail, sehingga dalam aspek makro tidak lagi tertipu. Dengan kata lain, cukup sudah pemihakan kepada konglomerasi yang ternyata justru makin memicu gap dalam strata hidup (padahal ini sangat riskan memicu konflik). Sayangnya, pemerintah dan segelintir oknum di pemerintah tetap lebih suka memelihara konglomerat. Hal ini mungkin saja dengan pertimbangan karena mereka berani menyumbang besar untuk kepentingan pilkada atau pemilu yang melibatkan para politikus yang notabene juga menjadi bagian dari para decision maker di republik ini. Jika asumsi ini benar, kita memang tidak perlu berharap pada kemandirian dan semangat profesionalisme gerakan koperasi dan biarkan saja jika koperasi mati suri.

Jaringan

Salah satu napas entitas bisnis sesungguhnya adalah persoalan yang terkait dengan jaringan (networking). Tanpa jaringan, bisnis tidak dapat berkembang dengan sehat. Sebagai institusi bisnis, bila gerakan koperasi selama ini berkesan jalan di tempat, hal itu antara lain karena keterbatasan jaringan. Tak aneh kalau di tengah gemuruh dan gemerlapnya bisnis, koperasi tetap belum bisa mengambil peran besar. Koperasi hadir tanpa jiwa, tanpa makna yang konstruktif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena sering hanya dijadikan kendaraan politik penguasa dan pengusaha. Kesalahan dalam penanganan koperasi sejak pemerintahan lalu perlu segera diperbaiki.

Pembangunan koperasi harus sesuai dengan khitahnya, yakni dimulai dengan menumbuhkan dan mendorong kesadaran dan kebutuhan rakyat untuk berkoperasi. Biarkan koperasi hadir sebagai pengejawantahan kehendak rakyat. Tugas pemerintah adalah membimbing dan memfasilitasi. Memang untuk mencapai suatu kondisi ideal butuh waktu panjang. Demikian pula untuk membangun jaringan kerja yang solid, butuh upaya serius. Koperasi selama ini masih cenderung soliter. Padahal, untuk menghadapi kompetisi dengan pelaku usaha swasta dan BUMN, diperlukan kinerja yang bagus.

Layaknya partai pendukung pemerintah, maka koperasi juga perlu melakukan koalisi, yakni membangun kerja sama konstruktif dalam bentuk jaringan, baik menyangkut kerja, modal, operasional maupun pemasaran. Inilah bentuk koalisi yang diperlukan dalam menghadapi tantangan ke depan. Sikap menutup diri yang dilakukan koperasi memang wajar terjadi dalam keadaan awal, sewaktu bisnis koperasi masih kecil dan terbatas kegiatannya di kalangan anggota. Tetapi kalau koperasi sudah beranjak menjadi usaha berskala besar dan hendak menembus pasar global, dengan situasi persaingan yang ketat dan dinamis, maka permasalahannya menjadi sangat berlainan.

Untuk itu, koperasi barangkali sudah seharusnya memikirkan untuk menggunakan teknologi internet guna membantu operasionalnya. Dalam rangka pembenahan arus informasi maka bangunan jaringan internet sangat diperlukan. Dengan menghubungkan sentra produksi yang satu dengan yang lainnya, teknologi internet akan dapat membantu bermacam kegiatan koperasi, mulai pemasaran, akses dana, data dan informasi, pertukaran informasi, serta kegiatan lainnya. Tugas pos-pos internet ini secara umum adalah sebagai multi-purpose community tele center, di samping juga untuk mendampingi masyarakat kecil agar mereka mendapatkan akses informasi, baik informasi pasar, informasi perkreditan, informasi teknologi, dukungan konsultasi usaha dan lain-lain yang relevan bagi kebutuhan daerah.

Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan koperasi juga akan meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya. Sulit mewujudkan keamanan yang sejati, jika masyarakat hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi.

Sulit mewujudkan demokrasi yang sejati, jika terjadi ketimpangan ekonomi di masyarakat, serta sulit mewujudkan keadilan hukum jika ketimpangan penguasaan sumberdaya produktif masih sangat nyata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran koperasi antara lain membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dan berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

 

Foto Profil dari admin This post was written by Ulasan Seputar Hukum Bisnis Indonesia.
About

Ulasan Seputar Hukum Bisnis Indonesia.

Tags:
Categorised in:

Show notes

  • on a map
  • as thread
  • by knowledge type
  • by person
  • by date

Leave a Reply