Omnibus Law Dalam Kaitannya Dengan Sistem hukum di Indonesia

Oleh: Narto (Ketua Badan Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, — Menurut Duhaime Legal Dictionary arti dari omnibus adalah semua atau untuk semua. Menelusuri sejarah Omnibus Law di seluruh bagian dunia, akan dapat disimpulkan bahwa Omnibus Bill atau Omnibus Law ini sebenarnya bermuara pada negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law System. Secara spesifik adalah Amerika Serikat yang dalam sejarahnya tercatat melakukan Omnibus Bill pada tahun 1888 yang itu dilatarbelakangi oleh adanya perjanjian privat terkait pemisahan dua rel kereta api di Amerika Serikat.

Seperti halnya Irlandia yang pada tahun 2008 juga telah mengeluarkan undang-undang yang dapat dikatakan sebagai Omnibus Law karena
mencabut kurang lebih 3.225 undang-undang. Kanada juga memiliki pengaturan yang bercirikan Omnibus Law yakni UU Amandemen Hukum Kriminal pada tahun 1968-1969.

Melalui penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep Omnibus Law ini telah berkembang dengan baik di negara Common Law seperti yang telah menjadi contoh pada uraian ini. Tidak mudah akan sebuah konsep baru yang tidak dikerangkakan dalam suatu sistem hukum untuk didifusikan ke dalam suatu sistem hukum itu sendiri.

Menarik pada benang merah bahwa Indonesia sebagai negara bekas jajahan Belanda menganut sistem hukum yang dibawa oleh Belanda, yakni Civil Law System. Berarti juga bahwa Indonesia jelas lebih condong terhadap sistem hukum yang dianut oleh negara Eropa kontinental, bukan Common Law System.

Hal ini sudah menjadi ketentuan yang dikehendaki oleh konstitusi sebagaimana mestinya bahwa sistem hukum kita adalah sistem hukum tertulis dan menghendaki adanya hierarki peraturan berjenjang (Stufenbau Theory). Namun, yang perlu kita ilhami bersama bahwa dewasa ini semakin terdapat konvergensi antara dua sistem hukum terbesar tersebut, termasuk salah satunya dalam metode pembuatan peraturan perundang-undangan Ditambah lagi bahkan di Belanda juga telah membuat undang-undang dengan metode omnibus sejak tahun 2006.

Omnibus Law menjadi isu yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di Indonesia. Fakta itu membuktikan bahwa perkembangan hukum yang ada saat ini sudah menuntut lebih dalam untuk diperhatikan bersama. Perdebatan yang sedang hangat saat ini seolah-olah menuntut kita untuk ikut menilai apa politik hukum pemerintahan Joko Widodo periode kedua.

Perdebatan yang berfokus kepada bagian formil maupun materiil terus menerus bergulir di antara ahli hukum dan tokoh-tokoh akademisi yang ada. Draft Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (RUU Cipker) menjadi yang pertama kali dibahas dan lansung menuai perdebatan yang menciptakan pro dan kontra di berbagai lapisan di Indonesia.

Pengkajian secara formil maupun materil mengenai RUU a quo sangat diperlukan guna mengkritisi hal-hal yang mungkin merugikan masyarakat secara umum di dalam RUU a quo. Dalam edisi kajian kali ini, maka kita harus berfokus untuk mengkaji secara formil RUU a quo dengan mengacu pada Undang-Undang tentang Peraturan Pembentukan Perundangan-Undangan (UU P3) dan beberapa doktrin terkait.

Pengkajian ini dimaksudkan untuk memberikan suatu petunjuk yang sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga menjadi suatu lampu terang bagi khalayak umum sesuai dengan cita-cita yang terkandung di dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selain itu, maksud lain dari pembuatan kajian ini adalah untuk melakukan suatu kritik dan masukan terhadap pemerintah dalam membuat suatu aturan legislasi dengan tujuan tercapai manifest function of law sebagai instrumen pembangunan nasional.

Diharapkan melalui kajian formil terkait RUU Cipker yang berbentuk Omnibus Law dapat membantu memberikan tambahan pemahaman publik sekaligus kritik terhadap proses pembentukannya. Coba kita ulas sedikit tentang pengkajia UU Cipker Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja merupakan Omnibus Law yang disusun untuk merevisi sebelas klaster undang-undang, yang mencakup 79 undang-undang dan 1.244 pasal, dengan tujuan untuk meningkatkan investasi serta kemudahan berusaha.

Beberapa ketentuan ketenagakerjaan yang diubah mencakup ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial, serta Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

RUU Cipta Kerja memiliki beberapa permasalahan, baik secara substansi maupun prosedural. Perubahan ketentuan ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja tidak konsisten dengan kewajiban hukum internasional Indonesia karena dapat membuka ruang yang lebih luas untuk eksploitasi pekerja serta memangkas hak-hak pekerja.

Selain substansi, kurangnya transparansi Pemerintah Indonesia maupun partisipasi publik dalam proses penyusunan RUU Cipta Kerja juga merupakan isu tersendiri yang harus mendapatkan perhatian baik oleh akademisi maupun praktisi hukum di Indonesia.

 

Sumber : https://republiknews.co.id/opini-omnibus-law-dalam-kaitannya-dengan-sistem-hukum-di-indonesia/

Do You Like This Articles ? Share it ..!!