Opini: Omnibus Law dan Masa Depan Hukum Pers

Oleh: Muamar Riza Pahlevi

Kemerdekaan dan kebebasan pers yang telah diberikan pemerintah melalui UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, ternyata masih menimbulkan tanda tanya bagi masa depan pers di Indonesia. Selain belum secara tegas dalam pengaturan informasi yang beredar di masyarakat, khususnya media online, juga masih adanya kasus pidana yang menggunakan dasar KUHP. Belum lagi media massa partisan dan kecenderungan kepemilikan media massa oleh para pemodal besar. Kondisi seperti sudah mulai terlihat secara langsung di tengah kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap media massa.

Kondisi ini dirasakan betul oleh mereka yang terlibat langsung dalam proses penerbitan berita, khususnya para wartawan. Mereka berada pada posisi yang dilematis, antara kepentingan pemilik modal dari perusahaan persnya dengan kepentingan masyarakat. Posisi dilematis ini dirasakan di hampir semua media massa, baik cetak, elektronik maupun online.
UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers ini menjadi cikal bakal bagi kebebasan pers di Indonesia sejak reformasi bergulir. Namun beberapa kali muncul wacana untuk direvisi. Ada pro dan kontra terkait revisi itu, karena ada kekhawatiran dari berbagai pihak yang pro dan kontra tersebut. Mereka yang pro revisi, berharap agar undang-undang tentang pers ini lebih tegas dan mendukung penuh kebebasan pers. Namun mereka yang kontra, justru khawatir revisi undang-udang ini akan mengekang dan mengurangi kebebasan pers yang sudah dianggap cukup baik ini.
Pasal Kontroversial
Dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang diajukan pemerintah ke DPR RI, tercatat beberapa pasal dalam undang-undang tersebut yang akan direvisi. Sejumlah organisasi wartawan pun bereaksi terkait rencana revisi undang-undang tersebut. Pasal 11 diubah dan menjadi berbunyi: “Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal. Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal”.
Kemudian, pasal 18 menyebutkan pemerintah menaikkan empat kali lipat denda atas ayat 1 dan ayat 2 dari Rp 500 juta menjadi Rp 2 miliar. Adapun revisi ayat 1 berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar”.
Kemudian ayat 2, bagi perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 2 miliar. Lalu ayat 3 yang berbunyi: “Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif”. Terakhir ayat 4 yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
Perubahan tersebut sebenarnya upaya penyempurnaan dari UU tentang Pers. Namun yang terjadi, organisasi wartawan maupun serikat perusahaan pers yang ada, tidak diajak musyawarah terlebih dahulu. Apalagi ada tambahan kalimat, yang terkait dengan Peraturan Pemerintah terkait dengan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administrative. Hal inilah yang dikuatirkan akan menjadi alat pemerintah untuk “mengatur pers”.
Jika ketentuan pasal ini diberlakukan, maka yang terjadi pada masa depan hukum pers di Indonesia akan kembali seperti Orde Baru. Di mana ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata cara Surat Ijin Usahan Penerbitan Pers (SIUPP). Mereka yang dianggap bertentangan dengan pemerintah bisa saja SIUPP-nya dicabut dan sebagainya. Kekuatiran ini cukup beralasan, karena Peraturan Pemerintah yang dimaksud merupakan kewenangan mutlak pemerintah. DPR hanya sebatas mengesahkan undang-undang, yang kadangkala melupakan beberapa pasal krusial, seperti dalam kasus pasal-pasal yang berkaitan dengan pers ini.
Duduk Bersama
Pro dan kontra itu sebenarnya tidak perlu terjadi, jika pemerintah sejak awal mengajak organisasi wartawan diajak terlibat dalam penyusunan Omnibus Law tersebut. Apalagi yang masuk dalam tim Omnibus Law juga banyak pratisi hukum dan politik, serta lainnya, yang tentu secara kepakaran dan keahlian tidak diragukan lagi. Tidak salah jika organisasi wartawan ikut berteriak terkait dengan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tersebut yang sudah disampaikan ke DPR.
Apalagi banyak pasal lain, yang juga menyangkut nasih rakyat kecil, seperti buruh, dan lainnya yang akan terdampak langsung dengan disahkannya RUU tersebut. Pers sebagai penyambung lidah rakyat mempunyai kewajiban untuk ikut menyuarakan suara rakyat, apalagi menyangkut kemerdekaan pers, yang merupakan pilar keempat demokrasi di negeri ini.
Namun di sisi lain, juga ada komitmen untuk menjadi media massa yang bertanggung jawab dan juga mencerdaskan serta melindungi rakyat. Masing-masing harus duduk bersama, membahas bersama apa kelemahan dari undang-undang yang sudah ada ini, dan apa kelebihan yang harus dipertahankan dari undang-undang tentang pers ini.
Penguatan Lembaga Pers
Selain itu, sebenarnya ada langkah-langkah alternatif, selain melakukan revisi undang-undang tentang pers. Yakni menguatkan lembaga Dewan Pers yang ada, dengan memberikan kewenangan yang lebih luas atas peran dan fungsi lembaga tersebut. Selama ini, peraturan-peraturan maupun keputusan-keputusan yang dibuat dan dikeluarkan Dewan Pers, masih belum efektif dalam menyelesaikan suatu persoalan yang muncul. Peraturan-peraturan yang dibuat Dewan Pers, belum mampu mengikat semua pihak yang berhubungan dengan dunia pers. Termasuk di kalangan Polri, Kejaksaan dan Pengadilan. Masing-masing masih mempunyai sikap yang berbeda dalam menangani kasus pers.
Penguatan lembaga Dewan Pers perlu dilakukan, agar peraturan-peraturan yang dibuatnya mampu menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Baik di lingkungan pers itu sendiri, masyarakat pers dan pemerintah. Seperti halnya peraturan-peraturan yang dibuat oleh kementerian maupun lembaga nonkementerian, yang mampu mengikat dan menjadi dasar pelaksanaan lembaga di bawahnya. Dalam hal ini, Peraturan Dewan Pers belum diposisikan seperti itu.
Satu hal yang penting juga, sebenarnya persoalan hukum atau pun kasus tidak akan muncul ketika para wartawan telah bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik yang sudah ditetapkan Dewan Pers bersama dengan organisasi-organisasi wartawan. Kalaupun masih muncul gugatan dan ancaman pidana, jika para wartawan sudah menggunakan kode etik itu, pasti akan aman dan tidak tersandung kasus hukum.
Keputusan pemerintah yang memunculkan wacana Omnibus Law, menjadi harapan bagi masa depan hukum pers di Indonesia. Betapa tidak, beberapa perturan yang selama ini ini tumpang tindih, dan cenderung mengekang kebebasan pers bisa disatukan dan disinkronkan. Meskipun ada beberapa pasal yang dimasukkan tidak sejalan dengan semangat kebebasan pers, namun keberadaan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini perlu didukung dengan sikap kritis. Beberapa hal terkait sikap kirtis tersebut dalam Omnibus Law harus dilihat sebagai upaya untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih hukum dalam memajukan pers di Indonesia. (*) Eks Jurnalis Harian Radar Tegal, Tinggal di Brebes.
Sumber : https://kumparan.com/panturapost/opini-omnibus-law-dan-masa-depan-hukum-pers-1st5GoQWl3m/full
Do You Like This Articles ? Share it ..!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.