SEJARAH HUKUM FIDUSIA

Berdasarkan asal 1 angka 1 dan angka 2 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

  • Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
  • Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Jaman Romawi

Ada dua bentuk jaminan fidusia, yaitu fiduciae cum creditore dan fiduciae cum amicco. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut pactum fiduciae yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau in iure cessio.

Dalam fiduciae cum creditore seorang debitur menyerahkan barang dalam pemilikan kreditur, kreditur sebagai pemilik mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pemilikan atas barang itu kepada debitur bila debitur telah memenuhi kewajibannya. Sedangkan fiduciae cum amicco terjadi bilamana seorang menyerahkan kewenangannya kepada pihak lain atau menyerahkan barang kepada lain untuk diurus.

Dalam bentuk ini, berbeda dengan fiduciae cum creditore kewenangan diserahkan kepada pihak pemberi atau dengan kata lain penerima menjalankan kewenangannya untuk kepentingan pihak lain.

Negara Belanda

Pada pertengahan abad ke-19 terjadi krisis pertanian yang melanda negara-negara Eropa, terjadi hambatan pada perusahaan-perusahaan pertanian untuk memperoleh kredit. Pada waktu itu, kreditur menghendaki jaminan tambahan di samping jaminan tanah yaitu dengan menyerahkan alat-alat pertaniannya sebagai jaminan gadai.

Untuk mengatasi hal tersebut dicari terobosan-terobosan dengan mengingat konstruksi hukum yang ada, yaitu jual beli dengan hak membeli kembali dengan sedikit penyimpangan. Bentuk jual beli dengan hak membeli kembali dengan sedikit penyimpangan ini digunakan untuk menutupi suatu perjanjian peminjaman dengan jaminan.

Pihak penjual (penerima kredit) menjual barangnya kepada pemberi kredit dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu tertentu penjual akan mambeli kembali barang-barang itu dan barangbarang tersebut masih tetap berada dalam penguasaan penjual dengan kedudukan sebagai peminjam pakai.

Akhirnya di Belanda mulai dihidupkan kembali bentuk pengalihan hak milik secara kepercayaan atas barang-barang bergerak, yang pernah dipraktekan di jaman Romawi, yaitu fiduciae cum creditore. Setelah fidusia berkembang dalam praktek bisnis, lembaga ini diakui dalam yurisprudensi, yang dikenal dengan nama Bierbrowerij Arrest, yaitu dalam kasus seorang pemilik bar yang membutuhkan kredit dari pabrik bir, tetapi tidak mempunyai benda lain untuk jaminan. Jika inventarisnya diserahkan sebagai jaminan, maka dia tidak dapat bekerja lagi, kemudian sebagai jalan keluarnya pemilik bar menyerahkan hak milik atas barangnya dengan perjanjian bahwa barang inventaris bar tetap dalam penguasaan pemilik bar.

Pada tahun 1932 Indonesia mengikuti praktek di negeri  Belanda melalui keputusan Hooggerechtshof (HGH) tanggal 18 Agustus 1932. Keputusan yang dimaksud adalalah keputusan perkara antara Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) sebagai penggugat melawan Pedro Clignett sebagai tergugat (“BPM-Clignett Arrest”) yang menjadi yurisprudensi mengenai lembaga jaminan fidusia.

Adapun kasus BPM-Clignett Arrest adalah sebagai berikut : Pedro Clignett meminjam uang dari Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) dengan jaminan hak milik atas sebuah mobil secara kepercayaan. Clignett tetap menguasai mobil itu atas dasar perjanjian pinjam pakai yang akan berakhir jika Clignett lalai membayar utangnya dan mobil tersebut akan diambil oleh BPM. Ketika Clignett benar-benar tidak melunasi utangnya pada waktu yang ditentukan, BPM menuntut penyerahan mobil dari Clignett, namun ditolak dengan alasan bahwa perjanjian yang dibuat itu tidak sah. Menurut Clignett jaminan yang ada adalah gadai, tetapi karena barang gadai dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan debitor maka gadai tersebut tidak sah sesuai dengan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata.

Dalam putusannya Hoogge-rechtshof (HGH) menolak alasan Clignett karena menurut HGH jaminan yang dibuat antara BPM dan Clignett bukanlah gadai, melainkan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fidusia yang telah diakui oleh Hoge Raad dalam Bierbrouwerij Arrest. Clignett diwajibkan untuk menyerahkan jaminan itu kepada BPM.

Karena sudah terbiasa dengan hukum adat, penyerahan secara constitutum possessorium sulit dibayangkan apalagi dimengerti dan dipahami oleh orang Indonesia.

Dalam prakteknya, dalam perjanjian fidusia diberi penjelasan bahwa barang itu diterima pihak penerima fidusia pada tempat barang-barang itu terletak dan pada saat itu juga kreditor menyerahkan barang-barang itu kepada pemberi fidusia yang atas kekuasaan penerima fidusia telah menerimanya dengan baik untuk dan atas nama penerima fidusia sebagai penyimpan. Sebenarnya konsep constitutum possessorium sudah dikenal hukum adat di Indonesia. Konstruksi yang demikian misalnya tentang gadai tanah menurut hukum adat. Penerima gadai biasanya bukan petani penggarap dan untuk itu ia mengadakan perjanjian bagi hasil dengan petani penggarap (pemberi gadai).

Dengan demikian pemberi gadai tetap menguasai tanah yang digadaikan itu tetapi bukan sebagai pemilik melainkan sebagai penggarap. Setelah adanya keputusan Hooggerechtshof (HGH) tanggal 18 Agustus 1932, fidusia berkembang dengan baik di samping gadai dan hipotek.

Perkembangan itu misalnya :

  • menyangkut kedudukan para pihak. Pada zaman Romawi, kedudukan penerima fidusia adalah sebagai pemilik atas barang yang difidusiakan, akan tetapi sekarang sudah diterima bahwa penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja;
  • mengenai objek fidusia, baik Hoge Raad Belanda maupun Mahkamah Agung di Indonesia secara konsekuen berpendapat bahwa fidusia hanya dapat dilakukan atas barang-barang bergerak. Namun dalam praktek orang sudah menggunakan fidusia untuk barang-barang tidak bergerak.

Apalagi dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (UU Nomor 5 tahun 1960) perbedaan antara barang bergerak dan tidak bergerak menjadi kabur karena Undang-undang tersebut menggunakan pembedaan berdasarkan tanah dan bukan tanah.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Latar Belakang Kemunculan Jaminan Fidusia adalah karena ketentuan yang mengatur tentang pegadaian mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak mengikuti perkembangan masyarakat.

Hambatan itu meliputi :

  • Adanya asas inbezitstelling;
  • Untuk gadai atas surat-surat piutang tidak ada ketentuan tentang tata cara penarikan dari piutang-piutang oleh si pemegang gadai dan tidak adanya ketentuan mengenai bentuk bagaimana gadai itu harus dilaksanakan;
  • Dalam gadai tidak ada ketentuan pemegang gadai memiliki kedudukan diutamakan, sebagaimana tampak dalam hal membagi hasil eksekusi, kreditur lain, yaitu pemegang hak privilige dapat berkedudukan lebih tinggi daripada pemegang gadai.
Do You Like This Articles ? Share it ..!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.