SEJARAH HUKUM INDONESIA

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari beberapa sistem hukum yaitu Hukum Eropa, Hukum Agama dan Hukum Adat. Terjadinya percampuran tersebut adalah akibat bertemunya antara sistem hukum eropa kontinental yang dibawa oleh Belanda selama masa penjajahan di nusantara dengan hukum agama dan hukum adat yang memang sudah dianut oleh penduduk nusantara yang multi religi, etnis dan kultur.

Pengaruh hukum agama di Indonesia – karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama islam – didominasi oleh hukum syari’at Islam terutama hukum perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Sedangkan hukum adat banyak diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi yang merupakan adopsi dan implementasi aturan-aturan adat setempat dari masyarakat berbudaya yang ada di wilayah nusantara.

Periode Kolonialisme

Pada periode kolonialisme dapat dibagi dalam tiga periode besar :

  1. Periode VOC;
  2. Periode liberal; dan
  3. Periode politik etis hingga penjajahan Jepang.

Periode VOC

Hukum yang diterapkan bertujuan untuk :

  1. Kepentingan ekspolitasi;
  2. Mendisiplinkan rakyat pribumi dengan cara yang otoriter; dan
  3. Perlindungan terhadap VOC;

Pada periode ini ada pembedaan pemberlakuan hukum. Terhadap orang-orang Belanda atau eropa berlaku hukum Belanda. Sedangkan bagi pribumi berlaku hukum yang dibentuk oleh masing-masing komunitas secara mandiri.

Periode Liberal

Pada 1854 di pemerintah kolonial belanda menerbitkan Regeringsreglement (“RR 1854”) atau Peraturan tentang Tata Pemerintahan di Hindia Belanda. Penerbitan RR 1854 bertujuan untuk melindungi kepentingan usaha-usaha swasta serta untuk pertama kalinya mengatur tentang pembatasan terhadap eksekutif (terutama Residen) dan kepolisian dan adanya jaminan terhadap proses peradilan yang bebas.

RR 1854 yang dilandasi oleh politik liberalisasi ekonomi ini tidak meningkatkan kesejahteraan pribumi, karena eksploitasi masih terjadi. RR 1854 hanya merubah pelaku eksploitasi dari yang awalnya dilakukan oleh oleh negara(pemerintah Hindia Belanda) menjadi eksploitasi oleh modal swasta.

Periode Politik Etis Sampai Kolonialisme Jepang

Kebijakan Politik Etis dimulai awal abad 20, ditandai dengan adanya pembaharuan hukum sbb:

  1. Pendidikan untuk anak-anak pribumi, termasuk pendidikan lanjutan hukum;
  2. Pembentukan Volksraad, lembaga perwakilan untuk kaum pribumi;
  3. Penataan organisasi pemerintahan, khususnya dari segi efisiensi;
  4. Penataan lembaga peradilan, khususnya dalam hal profesionalitas;
  5. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada kepastian hukum.

Periode Revolusi

Periode Revolusi Fisik

Dilakukan pembaruan hukum yang bertujuan dekolonisasi dan nasionalisasi :

  1. Meneruskan unfikasi badan-badan peradilan dengan melakukan penyederhanaan;
  2. Mengurangi dan membatasi peran badan-badan pengadilan adat dan swapraja, kecuali badan-badan pengadilan agama yang bahkan dikuatkan dengan pendirian Mahkamah Islam Tinggi.

Periode Demokrasi Liberal

UUDS 1950 telah mengakui HAM, namun pembaharuan hukum dan tata peradilan tidak banyak terjadi serta terjadi dilema untuk mempertahankan hukum dan peradilan adat atau mengkodifikasi dan mengunifikasinya menjadi hukum nasional yang peka terhadap perkembangan ekonomi dan tata hubungan internasional.

Unifikasi peradilan melalui UU No. 9/1950 tentang Mahkamah Agung dan UU Darurat No. 1/1951 tentang Susunan danKekuasaan Pengadilan.

Orde Lama

Orde lama adalah era di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959.

Pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang membubarkan konstituante dan kembali pada UUD 1945.

Pada zaman Orde Lama ini, kekuasaan kehakiman dalam hal ini Kejaksaan dan Pengadilan tidak mandiri oleh karena berada dibawah dibawah kekuasaan eksekutif dalam hal ini Presiden Soekarno sebagai pemimpin revolusi.

Orde Baru

Orde Baru hadir dengan semangat koreksi total atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Orde Baru berlangsung tahun 1966 hingga 1998. Dalam era ini ekonomi Indonesia berkembang pesat bersamaan dengan praktik korupsi yang juga tumbuh subur. Kesenjangan ekonomi juga semakin lebar.

Di bidang hukum rezim Orde Baru membekukan pelaksanaan UU Pokok Agraria dan membentuk beberapa UU yang memudahkan modal asing berinvestasi di Indonesia, di antaranya UU Penanaman Modal Asing, UU Kehutanan, dan UU Pertambangan. Rezim Orde Baru juga melakukan:

1. Penundukan lembaga-lembaga hukum di bawah eksekutif;

2. Pengendalian sistem pendidikan dan penghancuran pemikiran kritis, termasuk dalam pemikiran hukum;

Era Reformasi

Istilah Reformasi pertama kali digunakan oleh Paus Gregorius VII, yang berarti usaha untuk membentuk kembali. Menurut Soetandyo Wignojosoebroto, reformasi tidak hanya dimaknai sebagai usaha untuk membentuk kembali, melainkan sebagai usaha melaksanakan perbaikan tatanan di dalam struktur.

Tujuan reformasi yaitu untuk memperbaiki sistem hukum, menegakkan supremasi hukum, dan sistem politik guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur

Reformasi ini diperlukan karena:

  1. Orde baru telah membangun sistem politik monopoli dan mempertahankan status quo;
  2. Orde baru membatasi jumlah partai politik;
  3. Memelihara birokrasi yang otoriter;
  4. Membangun ekonomi klientelisme ekonomi pemerintah dan swasta;
  5. Melakukan represi ideologi serta penggunaan wacana otoriter.

Era Reformasi dimulai pada 21 Mei 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan wakil Presiden BJ Habibie. Latar belakang jatuhnya Pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu melemahnya ekonomi Indonesia akibat krisis finansial Asia yang memicu besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan sehingga menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.

Atas lengsernya Presiden Soeharto, Presiden Habibie melakukan beberapa perubahan seperti liberalisasi parpol, pemberian kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan pencabutan UU Subversi.

1. Terjadi empat kali amandemen UUD 1945;

2. Terjadi pembaruan, yaitu :

a. Pembaruan sistem politik dan ketatanegaraan;

b. Pembaruan sistem hukum dan hak asasi manusia;dan

c. Pembaruan sistem ekonomi.

Pada era reformasi :

  1. ABRI tidak lagi menjadi bagian dari DPR, DPD menggantikan Utusan Daerah dan Utusan golongan,
  2. Terbentuknya multi partai politik;
  3. Terealisasinya penyelenggaraan otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah Tk. II;
  4. MPR hanya sebagai forum pertemuan antara DPD dan DPR;
  5. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung;
  6. Terbentuknya lembaga hukum yang baru seperti MK, KPK dan KY.;
  7. Terjadi empat kali amandemen UUD 1945;
  8. Terjadi pembaruan, yaitu :
  • Pembaruan sistem politik dan ketatanegaraan;
  • Pembaruan sistem hukum dan hak asasi manusia; dan
  • Pembaruan sistem ekonomi.

Do You Like This Articles ? Share it ..!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*