SEJARAH HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

Menurut Sri Redjeki Hartono dapat dipilah menjadi 3 masa yakni masa sebelum Faillisement Verordening berlaku, masa berlakunya Faillisements Verordening itu sendiri dan masa berlakunya UU Kepailitan

Sebelum berlakunya Faillisements Verordening

Sebelum Faillisements Verordening berlaku, dulu Hukum Kepailitan itu diatur dalam dua tempat yaitu dalam :

  • Wet Book Van Koophandel atau WVK buku ketiga yang berjudul “Van de Voorzieningen in geval van Onvormogen van kooplieden” atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Peraturan ini adalah peraturan Kepailitan bagi pedagang.
  • Reglement op de Rechtsvoordering (RV). S. 1847-52 bsd 1849- 63, Buku ketiga bab ketujuh dengan judul “Van den staat Von Kenneljk Onvermogen atau tentang Keadaan nyata-nyata tidak mampu.

Peraturan tersebut di atas adalah Peraturan Kepailitan bagi orang-orang bukan pedagang. Akan tetapi ternyata dalam pelaksanaanya, kedua aturan tersebut justru menimbulkan banyak kesulitan antara lain adalah:

  • Banyaknya formalitas sehingga sulit dalam pelaksanaannya ;
  • Biaya tinggi ;
  • Pengaruh kreditur terlalu sedikit terhadap jalannya kepailitan;
  • Perlu waktu yang cukup lama.

Masa Berlakunya Faillisements Verordening

Peraturan Kepailitan ini sebenarnya hanya berlaku bagi golongan Eropah, golongan Cina dan golongan Timur Asing (S. 1924 – 556). Bagi golongan Indonesia asli (pribumi) dapat saja menggunakan Faillisements Verordening ini dengan cara melakukan penundukan diri. Faillisementes Verordening berlaku bagi semua orang, baik bagi pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum.

Sejarah peraturan kepailitan di Indonesia sejalan dengan apa yang terjadi di Belanda melalui asas konkordansi (Pasal 131 IS), yakni dimulai dengan berlakunya “Code de Commerce” (tahun 1811- 1838) kemudian pada tahun 1893 diganti dengan Faillisementswet 1893, yang berlaku pada 1 September 1896

Masa Berlakunya Undang- Undang Kepailitan Produk Hukum Nasional

Hingga saat ini Republik Indonesia sudah ada 3 (tiga) peraturan perundangan yang merupakan produk hukum nasional dimulai dari :

  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan;
  • PERPU tersebut kemudian ditingkatkan menjadi UndangUndang No. 4 Tahun 1998; dan
  • tanggal 18 November 2004 disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang.

Masa Berlakunya Perpu No 1 Tahun 1998 dan UndangUndang Kepailitan No. 4 Tahun 1998

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di negara-negara Asia termasuk di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya.

Pelaksanaan penyempurnaan atas peraturan kepailitan atau Faillisemnets Verordening melalui PERPU No. 1 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang tentang Kepailitan pada tanggal 22 April 1998 dan sebagai konsekuensi lebih lanjut dari PERPU ini ditingkatkan menjadi UndangUndang Republik Indonesia No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Kepailitan yang telah disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 September tahun 1998 yang tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) tahun 1998 No. 135.

Sejak undang-undang tersebut disahkan maka berlakulah Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang isinya masih merupakan tambal sulam dari aturan sebelumnya yaitu Peraturan Kepailitan atau FV.

Masa Berlakunya UUK No.37 Tahun 2004

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat.

Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Oleh karena itu perubahan dilakukan terhadap Undang-Undang Kepailitan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, karena jika ditinjau dari segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan.

Faktor-faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

  • Perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
  • Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya
  • Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Beberapa pokok materi baru dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ini antara lain:49

  • Agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam UndangUndang ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu.
  • Mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Sejarah Hukum Kepailitan dapat dilihat sejak zaman kuno, zaman romawi sampai dengan zaman modern dan sejarah hukum kepailitan di Indonesia.

Peraturan mengenai kepailitan (banktrupcy) dapat dijumpai dalam the Hammurabi Code (2550 BC), the twelve Tables of the Roman Republic (450 BC), The Talmud (200 AD) dan The Corpus Juris Civilis (534 AD)

Hukum Kepailitan Zaman Yunani Kuno

Zaman Yunani Kuno (Ancient Greece), banktruptcy (kepailitan) tidak dikenal. Apabila seorang berutang dan tidk dapat membayar utangnya, maka dia, istri dan anakanaknya atau para pelayanannya, dipaksa untuk menjadi budak, yaitu keadaan yang disebut “debt slavery”. Keadaan tersebut berlangsung sampai Kreditur memperoleh penggantian atas kerugian yang dialaminya melalui Debiturharus melakukan kerja paksa (physical labor) sampai selama-lamanya 5 tahun.

Do You Like This Articles ? Share it ..!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*