SEJARAH HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Hukum perdata berasal dari Romawi pada masa pemerintahan Yulius Caesar lebih kurang 50 SM yang berkuasa di Eropah Barat dan kemudian juga diberlakukan di Perancis walaupun bercampur dengan hukum asli yang sudah ada sebelum orang Romawi menguasai Galis (Perancis).

Pada masa Louis XV dihasilkan suatu kodifikasi Code Civil Des Francois pada 21 Maret 1804 yang kemudian pada 1807 diundangkan kembali menjadi Code Napoleon.

Tahun 1811 Belanda dijajah oleh Perancis sehingga Code Civil diberlakukan di negeri Belanda dan oleh karena Indonesia merupakan jajahan Belanda maka hukum perdata

Belanda yang sebagian besar berdasarkan pada Code Civil berlaku pula untuk Indonesia sejak 1 Januari 1848 dengan Staatsblad tahun 1847 No. 23.

Keberlakuan hukum perdata Belanda yang sebagian besar berdasarkan pada Code Civil di Hindia Belanda dipengaruhi politik hukum pemerintah Hindia Belanda yang membagi penduduk Hindia Belanda menjadi 3 golongan yaitu:

  1. Golongan Eropa yaitu orang Belanda, orang yang berasal dari Eropa, orang Jepang, orang yang hukum keluarganya berdasarkan azas-azas yang sama dengan hukum Belanda beserta anak keturunan mereka;
  2. Golongan Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing bukan Tionghoa misalnya orang Arab, India dan Pakistan; dan
  3. Golongan Bumi Putera.

Hukum perdata Belanda yang juga diberlakukan di Hindia Belanda tersebut tetap diberlakukan setelah Indonesia Merdeka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945.

PERUBAHAN-PERUBAHAN KUH PERDATA DI INDONESIA

UU No. 5 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mencabut semua ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak kebendaan yang bertalian dengan tanah dari buku II BW (KUHPer) kecuali mengenai hipotek.  

Surat Edaran MA tanggal 5 September 1963 Nomor 3 Tahun 1963 memandang tidak berlaku lagi, yaitu:

  • Pasal 108 –110 BW tentang ketidakwenangan bertindak seorang istri;
  • Pasal 284 ayat 3 BW tentang pengakuan anak luar kawin yang lahir dari seorang wanita Indonesia;
  • Pasal 1682 BW tentang keharusan dilakukannya hibah dengan akte notaris;
  • Pasal 1579 BW tentang penghentian sewa menyewa dengan alasan akan memakai sendiri barang itu;
  • Pasal 1238 BW tentang pengajuan gugat pelaksanaan suatu perjanjian.
  • Pasal 1460 BW tentang resiko dalam perjanjian jual beli barang; dan
  • Pasal 1603 ayat 1 dan 2 BW diskriminasi orang Eropa dan bukan Eropa dalam perjanjian perburuhan.

UU No. 1 1974 tentang Perkawinan Jo. PP No. 9 1975 mengganggap tidak berlaku lagi semua peraturan-peraturan yang mengatur perkawinan sepanjang telah diatur dalam UU dimaksud

yaitu:

  • Ketentuan-ketentuan perkawinan dalam KUH Perdata (BW);
  • Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Buwelijksor donantio chesten Indonesiers) seperti tercantum dalam Staatsblad tahun 1933 nomor 74;
  • Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling Opde Gemengde Huwelijkken) seperti tercantum di dalam staatsblad tahun 1898 nomor 158;
  • Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan.

UU No. 42 1999 tentang jaminan fidusia telah mengantikan pengaturan tentang jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi.

UU No. 4 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 UU No. 5 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai pengganti dari lembaga hipotek atas tanah dan credietverband.

Sejarah hukum acara perdata Di Indonesia

Untuk mempertahankan agar hukum materiil perdata ditaati diperlukan hukum formil atau hukum acara perdata apabila ada pelanggaran hukum materiil perdata.

Wirjono Prodjodikoro :

hukum acara perdata sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan serta cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata (Prodjodikoro, 1975).

Hukum acara perdata Indonesia yang berlaku saat ini berasal dari zaman Pemerintahan Hindia Belanda yang hingga saat ini ternyata masih dipertahankan keberadaannya.

Berbicara sejarah hukum acara perdata di Indonesia, tidak terlepas dari sejarah peradilan di Indonesia

Pada masa Pemerintah Hindia Belanda terdapat beberapa lembaga peradilan yang berlaku bagi golongan yang berbeda, yaitu :

  1. Peradilan gubernemen, lembaga peradilan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Hindia Belanda;
  2. Peradilan swapraja (zelfbestuurrechtspraak), yaitu peradilan yang diselenggarakan oleh kerajaan, diatur dalam peraturan Swapraja tahun 1938 (Zelfbestuursregelen 1938);
  3. Peradilan adat (inheemse rechtspraak) diatur dalam Staatsblaad 1932—80 yang dalam Pasal 1-nya menyebut tidak kurang dari tiga belas karesidenan yang ada peradilan adat;
  4. Peradilan agama (godienstigerechtspraak) diatur dalam Pasal 134 ayat (2) Indische Staatsregeling diatur lebih lanjut dalam S. 1882-152, kemudian diubah dalam S. 1937-116; dan
  5. Peradilan desa (dorpsjustitie) diatur dalam S. 1935-102 yang dalam Pasal 3a RO (reglement op de rechterlijke organisatie) disebut hakim-hakim perdamaian desa (dorpsrechter).

Peradilan gubernemen

Peradilan gubernemen terdiri atas dua lembaga peradilan, yaitu :

▪ Pertama, lembaga peradilan yang diperuntukkan bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan, terdiri atas raad van justitie dan residentiegerecht sebagai pengadilan tingkat pertama atau hakim sehari-hari (dagelijkse rechter) dan hoggerechtshof sebagai lembaga pengadilan tertinggi yang berkedudukan di Batavia (sekarang Jakarta);

▪ Kedua, lembaga peradilan yang diperuntukkan bagi golongan bumiputra yang dilaksanakan oleh sebuah landraad sebagai pengadilan tingkat pertama didampingi oleh beberapa badan pengadilan untuk perkara-perkara kecil, misalnya pengadilan kabupaten, pengadilan distrik, dan beberapa lagi, sedangkan tingkat banding dilaksanakan oleh raad van justitie.

Peradilan swapraja

Kekuasaannya terletak pada apakah tergugat adalah seorang kaula (onderhoogerige), yaitu orang-orang Indonesia asli yang bukan pegawai negeri dan bukan buruh semacam itu adalah kaula swapraja, dari swapraja di mana ia berada atau dari pemerintah pusat.

Peradilan Swapraja sudah dihapus berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1947, kemudian dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang mulai berlaku pada 14 Januari 1951

Peradilan adat

Berada di daerah-daerah di luar Jawa dan Madura. Pasal 130 Indische Staatsregeling memberi kemungkinan bahwasanya di beberapa daerah di Indonesia, ada peradilan adat, di samping peradilan yang diatur dalam Reglement rechterlijke organisatie (RO), herziene inlandsch reglement (HIR), rechtsreglement buitengewesten, dan yang disebut gouvernments-rechtspraak.

Secara de facto peradilan adat dihapuskan dan kekuasaan mengadili diserahkan kepada pengadilan negeri.

Peradilan agama Islam

Asal muasal dari peradilan agama Islam adalah Pasal 134 ayat 2 Indische Staatregeling yang menentukan bahwa perkara-perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam, apabila hukum adat menentukannya, masuk kekuasaan pengadilan agama Islam, kecuali apabila ditetapkan lain dalam suatu ordonansi.

Peradilan desa

Peradilan desa ini hingga zaman Jepang dan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia masih dipertahankan di desa-desa pada beberapa daerah di Indonesia. Hakim pada peradilan desa terdiri atas anggota-anggota pengurus desa atau beberapa tetua desa setempat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 120a HIR Pasal 143a RBg, yang kemudian ditiadakan oleh UndangUndang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Hakim pada Peradilan desa sebenarnya bukan hakim dalam arti kata sebenarnya, seperti hakim pengadilan negeri, pengadilan agama, dan sebagainya yang dapat diketahui dari ketentuan ayat (2) Pasal 3a RO

Sejarah Singkat HIR

Mr. H.L. Wichers selaku presiden hoogerechtshof (ketua pengadilan tertinggi di Indonesia pada zaman Hindia Belanda di Batavia) tidak membenarkan praktik pengadilan tanpa dilandasi undang-undang. Dengan beslit Gouverneur Generaal Jan Jacob Rochussen pada 5 Desember 1846 Nomor 3, Mr. H.L. Wichers ditugaskan merancang sebuah reglemen tentang administrasi polisi dan acara perdata serta acara pidana bagi pengadilan yang diperuntukkan golongan bumiputra (Soepomo, 1985) 6 Agustus 1847 rancangan tersebut disampaikan kepada Gouverneur Generaal.

Keberatan Gouverneur Generaal atas rancangan HIR yaitu dibolehkannya pengadilan perdata memeriksa bumiputra menggunakan peraturan hukum acara perdata yang diperuntukkan bagi pengadilan golongan Eropa seharusnya dibuat aturan tersendiri kecuali untuk landraad Jakarta, Semarang dan Surabaya, karena dengan menggunakan peraturan hukum acara perdata yang diperuntukkan pengadilan bagi golongan Eropa sebagaimana diatur dalam rancangan reglemen tersebut akan mempertinggi kecerdasan orang bumi putra yang sedikit banyak akan merugikan kepentingan Pemerintah Belanda.

Do You Like This Articles ? Share it ..!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*