SEJARAH HUKUM PIDANA Di INDONESIA

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang bukan merupakan hukum asli yang dibuat bangsa Indonesia, melainkan peninggalan bangsa Belanda. Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) merupakan produk Belanda yang aslinya bernama Wetboek van Strafrech (WvS).

Hukum Pidana Adat

Pada masa kerajaan sudah terdapat perangkat aturan hukum baik yang tertuang dalam keputusan para raja maupun yang lahir melalui proses interaksi dalam masyarakat tanpa ada campur tangan penguasa.

Pada masa ini belum berlaku prinsip kodifikasi hukum dan unifikasi sehingga disetiap daerah dapat berlaku hukum pidana adat yang berbeda-beda.

Hukum adat tidak mengenal pemisahan tajam antara hukum pidana dengan hukum perdata. Pemisahan tegas antara hukum perdata dan hukum pidana terdapat pada hukum Eropa yang kemudian juga berkembang nusantara akibat penjajahan Belanda.

Di beberapa wilayah di Nusantara hukum adat sangat dipengaruhi oleh agama resmi atau secara mayoritas dianut oleh masyarakatnya.

Sebagai contoh hukum pidana adat Aceh, Palembang, dan Ujung Pandang yang sangat kental dengan nilai-nilai Islam serta hukum pidana adat Bali yang terpengaruh oleh ajaran Hindu.

Karakteristik lain hukum adat umumnya tidak tertulis namun dijalankan secara turun temurun. Meskipun demikian dibeberapa daerah hukum adat dibuat tertulis seperti Kitab Kuntara Raja Niti sebagai hukum adat Lampung, Simbur Tjahaja sebagai hukum pidana adat Sumatera Selatan, dan Kitab Adigama yang berisi hukum pidana adat Bali.

Hukum Pidana Masa Kolonial

Hukum pidana di nusantara pada masa kolonial ada beberapa fase, sebagai berikut :

  • Zaman VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) Tahun 1602-1799;
  • Zaman Belanda tahun 1811-1814;
  • Masa Besluiten Regering tahun 1814-1855;
  • Masa Indische Staatregeling tahun 1926-1942.

Zaman VOC

VOC adalah kongsi dagang Belanda yang diberikan “kekuasaaan wilayah” di Nusantara oleh pemerintah Belanda.

VOC memiliki hak istimewa, yaitu hak Octrooi Staten General yang meliputi monopoli pelayaran dan

perdagangan, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara dan mencetak uang

Akibat hak istimewa yang dimiliki VOC maka dalam usahanya untuk memperbesar keuntungan, VOC

memaksakan aturan-aturan yang dibawa dari Eropa untuk ditaati orang-orang pribumi. Tahun 1642 Joan Maetsuycker mantan Hof van Justitie Batavia mendapat tugas dari Gubernur Jenderal van Diemen menyelesaikan himpunan plakat-plakat yang diberi nama Statuten van Zeventien.

Dalam perkembangannya VOC juga diberikan kewenangan untuk memutuskan perkara pidana yang terjadi di peradilanperadilan adat, dengan alasan antara lain :

  • Sistem pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana adat tidak memadai untuk dapat memaksakan kepada penduduknya agar mentaati peraturan-peraturan;
  • Sistem peradilan pidana adat terkadang tidak mampu menyelesaikan perkara pidana yang terjadi karena permasalahan alat bukti; dan
  • Adanya perbedaan pemahaman mengenai kejahatan dan pelanggaran antara hukum pidana adat dengan hukum pidana yang dibawa VOC.

Tahun 1750 VOC menghimpun dan mengeluarkan Kitab Hukum Muchtaraer yang berisi himpunan hukum pidana Islam.

Tanggal 31 Desember 1799, Vereenigde Oost Indische Compagnie dibubarkan pemerintah Belanda dan pendudukan wilayah Nusantara digantikan oleh Inggris.

Gubernur Jenderal Raflles sebagai gubernur jenderal terbesar dalam sejarah koloni Inggris di Nusantara tidak mengadakan perubahan-perubahan terhadap hukum yang telah berlaku.

Zaman Belanda

Tahun 1811-1814 Nusantara pernah jatuh ke tangan Inggris namun berdasarkan Konvensi London 13 Agustus 1814 dikembaljkan kepada Belanda.

Belanda menerapkan pidana kerja paksa di perkebunan yang didasarkan pada Stbl. 1828 Nomor 16.

Dibagi atas dua golongan, yaitu ;

  • Pidana kerja rantai;
  • Pidana kerja paksa yang terdiri atas yang diberi upah dan yang tidak diberi upah.

Dalam prakteknya, pidana kerja paksa dikenakan dengan tiga cara :

  • kerja paksa dengan dirantai dan pembuangan;
  • kerja paksa dengan dirantai tetapi tidak dibuang;
  • kerja paksa tanpa rantai tetapi dibuang.

Pada masa ini, Belanda memberlakukan KUHP yang juga berlaku di negeri Belanda namun KUHP yang berlaku bagi golongan Bumiputra diberi sanksi yang lebih berat dan adanya rumusan-rumusan delik yang berbeda. KUHP berlaku di Hindia Belanda didasarkan pada asas konkordansi (Pasal 75 Regerings Reglement, dan 131 Indische Staarsregeling)

Do You Like This Articles ? Share it ..!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*