SEJARAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dahulu pelaku kejahatan melakukan kejahatan karena alasan himpitan ekonomi dan latar belakang kecerdasan mereka yang kurang baik. Kemudian ada bentuk lain dari kejahatan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan kecerdasan yang baik, dan dengan latar belakang perekonomian kuat. Salah satu bentuk kejahatan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan kecerdasan yang baik, dan dengan latar belakang perekonomian kuat adalah kejahatan yang dinamakan dengan tindak pidana pencucian uang.

Dalam istilah Bahasa Inggris tindak pidana pencucian uang dikenal dengan money laundering, yang merupakan satu bentuk kejahatan kerah putih sekaligus dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius (serious crime) dan bersifat transnasional (transnational crime).

Menurut Jeffrey Robinson dalam tulisannya The Laudryman, di era Al Capone di sekitar Chicago para

pelaku kejahatan menyamarkan uang hasil bisnis mereka dari perjudian, prostitusi, pemerasan dan penjualan gelap minuman keras, dengan membuka jasa pencucian atau Laundry.

Istilah money laundering sendiri baru dipakai ketika terjadi skandal Watergate tahun 1973. Penggunaan istilah tersebut di Pengadilan sendiri baru terjadi pada tahun 1982 di Amerika, yang kemudian menyebar luas keseluruh dunia.

Billy Steel menyatakan istilah “money laundering” berasal dari bisnis Laundromats (tempat cuci otomatis) milik mafia di Amerika Serikat. Para gangster disana telah memperoleh

penghasilan yang esar dari pemerasan, pelacuran, judi dan penyelundupan minuman keras. Mereka mengiginkan agar uang yang mereka peroleh tersebut terlihat sebagai uang yang halal.

Salah satu caranya adalah dengan membeli atau mendirikan

perusahaan yang bergerak di bisnis halal dan mencampurkan uang hasil kejahatannya dengan uang halal tersebut. Laundromats dipilih oleh para gangster sebab usaha Laundromats dilakukan dengan uang tunai dan pasti menguntungkan sebagaimana yang dilakukan oleh Al Capone.

Indonesia memandang praktek pencucian uang sebagai tindak pidana dan menetapkan sanksi bagi pelakunya ketika diundangkannya UU No 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang (UUPU). Kemudian pada tanggal 17 April 2002 diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 dan kemudian dicabut dan diganti dengan “UU No. 8 Tahun 2010” tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam UU No. 8 Tahun 2010 dinyatakan pertimbangan Pemerintah RI menerbitkan UU No. 8 Tahun 2010, yaitu antara lain :

  • bahwa tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  • bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana;

Pengertian pencucian uang (money laundering) adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang hasil kejahatan, menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system), sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang seolah-olah bukan hasil kejahatan..

Pasal 1 ayat 1 UU No 25 tahun 2003 berbunyi:

Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah

Yang dimaksud hasil tindak pidana berdasarkan Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010 adalah :

(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

a. korupsi; b. penyuapan; c. narkotika; d. psikotropika; e. Penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. Perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v.  Di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

(1) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n. 3 bentuk perbuatan pencucian uang :

PLACEMENT

Perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana

LAYERING

Perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana

INTEGRATION

Perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Do You Like This Articles ? Share it ..!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*